Senin, 19 Desember 2011

SELAT MALAKA: Celah Sempit nan Seksi


Sejak pecahnya perang Arab-Israel, kapal-kapal tangki raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang, yang secara otomatis akan melawati Selat Malaka, sehingga bisa dikatakan Selat Malaka adalah urat nadi perekonomian dunia yang menjadi tanggungjawab dari tiga negara, Indonesia, Siangpura, Malaysia.
Kemampuan Selat Malaka yang sebenarnya sempit, dangkal, berbelok-belok dan ramai itu semakin lama semakin terbatas untuk dapat melayani kapal-kapal tangki raksasa yang semakin lama semakin besar dan banyak itu. Dalam kondisi demikian, kecelakaan besarpun seringkali terjadi. Kecelakaan ini tidak saja membawa kerugian bagi pemiliknya, tetapi juga menimbulkan bencana pengotoran laut yang pada akhirnya mempengaruhi kelestarian
lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai.
Melihat kondisi demikian, pengamat masalah kelautan dan hukum laut, Bramandanu mengatakan diperlukannya aturan-aturan di selat tersebut guna menjamin keselamatan negara-negara pantai dan menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran internasional. “Sebab, kalau saya lihat, tata kelola Selat Malaka memang masih semerawut,” katanya kepada Indonesia Maritime Magazine
Karena Selat Malaka dibatasi oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura), maka, lanjut Bramandanu diperlukannya usaha penyatukan pandangan dan tindakan oleh ketiga negara pantai itu, baik yang berhubungan dengan keselamatan dan pelayaran maupun dalam menghadapi reaksi-rekasi dari luar
“Seiring dengan terbatasnya kemampuan selat tersebut secara fisik (panjang, sempit, berbelok-belok, dan dangkal) untuk melayani kapal-kapal tangki raksana, perlu diadakan pembatasan-pembatasan terhadap besarnya kapal-kapal yang lewat. Ini dilakukan demi keselamatan negara-negara pantai dan demi kepentingan kapal-kapal itu agar tidak terjadi kecelakaan.”
Padahal dari segi ekonomi dan strategis, masih kata Bramandanu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta penghubungkan tiga dari negara-negara dengan penduduk terbeser, seperti India, Indonesia dan Cina.
“Sebanyak 1200 kapala melintasi selat malaka setiap harinya, 22 kapala super ultra large dengan mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Maka, tak ayal jika kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan. “
Bramandanu mengatakan, lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan banyaknya kapal yang bermuatan illegal melintasi perairan Indonesia. Hal itu disebabkan karena longgarnya pemeriksaan terhadap terhadap kapal-kapal tersebut.
“Kalaupun kapal bermuatan illegal masuk di perairan Indonesia, maka dengan mudahnya mereka dapat dibebaskan.”ucapnya
Karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan perhatiannya terhadap segi-segi politik hukum, pertahanan dan keamanan di Selat Malaka, serta mengaktifkan panitia Selat Malaka untuk mebahas hal-hal yang bersifat kebijakan-politis tanpa menginternasionalisasikan atau meregionalisasikan pengelolaan selat-selat tersebut.
Selain itu, sebagai tanggapan dari aksi pembajakan di perairan selat malaka, maka dia mengharapkan agar angkatan laut Indonesia untuk meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut.
“Sebab, jika pengelolaan itu baik, maka dipastikan akan memberikan keuntungan kepada Indonesia. Contoh kecilnya, jika banyak kapal yang melalui perairan Indonesia, setidaknya Indonesia mampu meraup keuntungan dari pejualan bahan bakar ataupun hasil bumi lainnya. ”
Sementara itu, belum lama ini, Panglima Armada Pasifik Amerika serikat laksamana patrick M Walsh mengatakan pemerintah Indonesia menjamin keamanan wilayah perairannya, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
Melalui juru bicaranya, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, Panglima TNI mengatakan, untuk mengamankan Selat Malaka Indonesia telah menjalin kerja sama patroli terkoordinasi dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. “Kerja sama patroli terkoordinasi tersebut, telah mampu menekan tingkat kejahatan laut di Selat Malaka secara signifikan,” katanya.
Sedangkan untuk keamanan di Laut China Selatan, Indonesia akan berkoordinasi dengan China secara intensif bilateral maupun multilateral dalam kerangka kerja sama ASEAN+3. Sementara di kawasan Asia Pasifik termasuk ASEAN dan Indonesia, jaminan keamanan “Sea Lines Of Communication” (SLOC) atau Garis-garis Perhubungan Laut (GPL), merupakan hal pokok bagi para pengguna laut di dua kawasan yang menjadi fokus perhatian dunia tersebut.
Terkait hal itu, Indonesia dituntut untuk dapat memberikan jaminan keamanan di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philip, perairan Natuna dan jalur-jalur laut yang dikenal sebagai ALKI (Alur laut kepulauan Indonesia). Semisal, Armada Pasifik AS yang akan menuju wilayah teluk/Timur Tengah, mengharapkan kemudahan untuk menggunakan ALKI timur-barat melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Selat Singapura dan Selat Malaka sebagai jalur pendekat.
Pemerintah AS telah membantu peningkatan keamanan wilayah perairan RI dengan pemasangan lima radar intai di sepanjang Selat Malaka, untuk mengamankan selat terpadat di dunia tersebut. Pembangunan lima radar yang terintegrasi dalam sistem pengintaian maritim terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS).
Mantan Kepala Staf Angkatan Lautan (Kasal), Bernard Kent Sondakh menceritakan bagiamana kondisi Selat Malaka tersebut, sewaktu dijamannya. Bagaimana Kent menjaga selat malaka, sebagai jalur perdagangan dunia selat malaka, kurang lebih sekitar 50.000 kapal yang lewat setiap tahunnya. Sehingga, proses pengawasan terhadap Selat Malaka tersebut benar-benar menjadi prioritas utama pada waktu itu.
Bahkan ketika ada usulan untuk memasukan kekuatan Amerika Serikat di Selat Malaka, Kent adalah orang pertama yang menentangnya. Usulan tersebut muncul untuk mencegah aksi perompak dan peluang terjadinya serangan-serangan teroris, namun dibantah oleh Kent bahwa sulit diterima dengan akal sehat apabila kawasan Selat Malaka tersebut akan dijadikan lahan operasi bagi tindakan teroris.
“Apabila keinginan AS itu benar adanya, maka kami selaku negara yang berdaulat dengan tegas menolaknya, karena memang Selat Malaka tersebut menjadi tanggungjawab ketiga negara pantai, Indonesia, Singapura dan Malaysia,” kata Kent kepada Indonesia Maritim Magazine.
Langkah-langkah yang diprakarsai oleh Bernard Kent Sondakh tersebut merupakan langkah maju dalam kerangka semangat kebersamaan diantara ketiga negara pantai untuk sama-sama mewujudkan stabilitas kemanan Selat Malaka. “Saya namakan waktu itu patroli terkoordinasi Trilateral yang melibatkan tiga negara dengan sandi Malsindo, yang menurutnya berhasil menurunkan tingkat kejahatan di perairan tersebut,” tegasnya.
Bicara mengenai kondisi saat ini, Kent biasa disapa mengakui jika sistem pelayanan yang diberikan oleh Indonesia masih sangat lemah, dikatakan olehnya, di Singapura kapal yang akan masuk sudah melakukan komunikasi dengan pelabuhan, dan akan diarahkan oleh petugas Siangapura. Sementara, di Indonesia sendiri tidak ada seperti itu. “Jika masuk di Pelabuhan Batam, kapal harus menunggu dulu berhari-hari, jadi lama-lama orang malas untuk berlabuh disitu. Memang dari segi penguasaan secara ekonomik dalam memanfaatkan Selat Malaka memang tidak optimal,” ujar Kent mengakui.
Seharusnya Indonesia bisa membaca peluang agar lebih optimal dalam mengembangkan Selat Malaka. Misalkan, masih kata Kent mengembangkan Sabang, dan Batam juga harus bisa dikelola lebih baik untuk bisa bersaing dengan Singapura, karena memang ribuan kapal bisa melewatinya. “Kita memang kurang dalam mengelola itu, jika kita mengelola Sabang, Kuala Tanjung hanya untuk transit kapal-kapal tersebut sudah bisa mendapatkan banyak. Tapi saya katakan untuk sistem pengawasan Indonesia masih nomer satu, artinya masih banyak kapal patroli yang dikerahkan dibanding kedua negara itu, perbedaanya yaitu, kapal kita bisa berharai-hari ditengah laut, sementara kapal Siangpura dan Malaysia hanya keluar pagi, malam sudah masuk lagi,” tandas Kent.
Filed UnderNautical
Tags

0 komentar:

Poskan Komentar